PALEMBANG ( MATA RATU )
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menegaskan komitmennya dalam percepatan pembangunan daerah tahun 2027 melalui partisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Griya Agung, Selasa (14/04/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Bupati Muba, H. M. Toha Tohet, menyampaikan bahwa Muba siap menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor unggulan.
“Kami siap menjalankan program yang telah diselaraskan. Sinergi ini penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, sektor energi, perkebunan, serta penguatan infrastruktur dasar menjadi fokus utama pembangunan Muba ke depan.
Pemkab Muba menetapkan sejumlah target indikator makro, antara lain, Pertumbuhan ekonomi: 6,20–6,50%, Tingkat pengangguran terbuka: 1,98%, Tingkat kemiskinan: 9,20%, Rasio gini: 0,200, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,50.
Target tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Untuk menjawab isu strategis seperti konektivitas wilayah dan daya saing investasi, Pemkab Muba mengusulkan sejumlah proyek prioritas, di antaranya, Ruas Sukarami – Berlian Makmur, Ruas Mangun Jaya – Macang Sakti, dan Lanjutan ruas Jirak – Mekar Jaya.
Pembangunan ini diarahkan untuk membuka akses wilayah produksi, memperlancar distribusi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain infrastruktur, Pemkab Muba juga mendukung program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta ewirausahaan dan generasi muda.
Untuk mengatasi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah mendorong kolaborasi melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), dan CSR perusahaan.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berorientasi pada hasil nyata.
“Perencanaan tidak boleh normatif. Harus tajam, terukur, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa RKPD merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
“RKPD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi kompas pembangunan daerah yang harus adaptif dan inovatif,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Muba turut didampingi Asisten I Ardiansyah, Kepala Bappeda Mursalin, Plt Kadis Kominfo Daud Amri, Kabag Prokopim Agung Perdana, serta Kabid Informasi Publik Frans Gustian.
